10drama.com -,JAKARTA – Pemerintah dan DPR baru saja menyelesaikan pembahasan Laporan Realisasi Semester I (Lapsem) serta Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2025, dan mulai membahas Pembicaraan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Kondisiekonomidan ketidakstabilan keuangan global yang semakin meningkat, ditambah dengan isu-isu geopolitik serta konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah, menjadi faktor utama perubahan situasi ekonomi dunia.
Kedua pembahasan tersebut, meskipun memiliki siklus pelaksanaan yang berbeda, saling terkait satu sama lain. Lapsem 2025 berfungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan APBN yang sedang berlangsung, sementara diskusi awal menjadi bahan dasar RAPBN 2026. Outlook dan realisasi APBN 2025 nantinya dapat menjadi acuan dalam menentukan struktur APBN 2026. Siklus APBN ini memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya.
Dalam materi paparan Lapsem 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah, disebutkan bahwa outlook pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam kisaran 4,7% hingga 5,0%. Angka ini lebih rendah dibandingkan target APBN 2025 sebesar 5,2%. Perubahan ini dilakukan setelah melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I yang hanya mencapai 4,87%, serta proyeksi untuk semester II yang berkisar antara 4,7% hingga 5,0%.
Selaras dengan laporan Bank Dunia danIMF,kedua lembaga keuangan global ini memperkirakan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Indonesia, diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,70%, lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya yang mencapai 5,10% dan pencapaian pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,02%.
Sikap optimis ditunjukkan oleh Bappenas dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, lembaga perencana tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 mencapai 5,20%. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Bank Sentral memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2025 berada di kisaran 4,6% hingga 5,4%.
Laporan Economic Outlook Q2-2025 yang dikeluarkan oleh LPEM FEB-UI Indonesia menunjukkan bahwa kondisi perekonomian negara ini semakin memperkuat indikasi perlambatan, dengan belum adanya tanda-tanda pemulihan produktivitas yang signifikan. Sebagai akibatnya, pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 4,94% (YoY) pada triwulan I/2025 (kisaran estimasi antara 4,93% hingga 4,95%) dan 4,95% (YoY) untuk tahun fiskal 2025 (kisaran estimasi antara 4,9% hingga 5,0%).
Proyeksi Ekonomi 2026
Realisasi pelaksanaan Semester I dan proyeksi Semester II tahun 2025 dapat menjadi dasar yang kuat dalam menilai situasi ekonomi pada tahun 2026. Belum ada analisis yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi global dan politik internasional akan segera pulih. Justru sebaliknya, konflik yang membesar berpotensi menyebabkan perpecahan kekuatan ekonomi secara global serta gangguan pada rantai pasok yang akan berdampak besar terhadap perekonomian di seluruh dunia.
Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Masa ini sangat penting untuk memastikan seluruh program strategis pemerintah yang telah diumumkan dapat berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan. Narasi pemerintah dalam menciptakan optimisme harus tetap didukung oleh kebijakan yang realistis, tepat sasaran, serta memiliki efek penggerak yang signifikan.
Sikap positif terhadap target pertumbuhan ekonomi diungkapkan oleh Pemerintah dalam KEM-PPKF RAPBN 2026 sebesar 5,20% hingga 5,80%. Dapat dipahami bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan pajak. Pertumbuhan ekonomi juga mampu memberikan dampak berganda bagi masyarakat.
Tiga uang setali, Bappenas juga menyusun prediksi yang jauh lebih optimistis bahkan cenderung terlalu optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diharapkan meningkat menjadi 5,80% hingga 6,30%. Bank Indonesia lebih waspada dalam menentukan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2026, yaitu sekitar 4,70% hingga 5,50%. Perlambatan ekonomi global, khususnya di negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, memengaruhi kinerja ekspor nasional.
Di sisi lain, dampak dari ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang masih memanas di berbagai wilayah, menyebabkan IMF dan World Bank memperkirakan bahwa perekonomian pada tahun 2026 akan stagnan atau bahkan mengalami penurunan. IMF pada tahun mendatang hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3%, sedangkan World Bank atau Bank Dunia hanya memprediksi angka sebesar 2,3% atau lebih rendah dibandingkan kinerja tahun 2024. Kondisi ekonomi global pada tahun 2026 tetap sangat menantang.
Melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi luar dan dalam negeri. Prediksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga ekonomi lokal, serta institusi internasional seperti IMF dan World Bank bisa menjadi pedoman. Seharusnya pemerintah lebih waspada dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro dalam APBN 2026. Jangan sampai terjebak pada target pertumbuhan yang tinggi, sementara mesin ekonomi tidak mampu bergerak lebih jauh.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan mengambil kebijakan yang bersifat countercyclical guna mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi. Meningkatkan pengeluaran pemerintah yang lebih produktif serta memberikan stimulus yang tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya untuk kalangan menengah.
Langkah kebijakan memberikan insentif fiskal untuk sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, insentif tol, serta tambahan bantuan pangan berupa beras. Insentif terhadap sektor transportasi dan tarif tol ditujukan pada kelompok kelas menengah agar mobilitasnya meningkat selama masa libur sekolah. Sementara itu, bantuan sosial, subsidi upah, dan bantuan pangan lebih berfokus pada masyarakat rentan dan miskin sehingga mereka dapat bertahan di tengah penurunan ekonomi nasional.
Secara serupa dari segi keuangan, kebijakan yang bersifat ekspansif melalui pengenduran tingkat bunga acuan, BI rate. Kebijakan ini dilaksanakan guna menurunkan bunga kredit, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit, baik untuk investasi maupun pengeluaran konsumsi. Kebijakan moneter ekspansif BI sesuai dengan tren inflasi yang relatif rendah.
Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyadari bahwa, saat ini kebijakan fiskal dan moneter countercyclical belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, lebih bersifat menahan laju perlambatan ekonomi, sehingga pertumbuhan tetap berada di kisaran 5,0%.
