Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, mengingatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak menggeneralisasi profesi wartawan, jurnalis, dan media dalam setiap pernyataan yang berkaitan dengan dunia pers.
Menurut Rino Triyono, Indonesia memiliki ribuan insan pers yang bekerja secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta berkomitmen menjaga kepentingan publik, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila seluruh wartawan atau media dipandang sama dengan segelintir oknum yang melakukan pelanggaran etika atau hukum.
“Masih sangat banyak wartawan nasionalis dan idealis yang bekerja dengan penuh integritas. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi Indonesia,” ujar Rino Triyono dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pers profesional merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Kritik yang disampaikan media, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selama dilakukan berdasarkan fakta, berimbang, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Kritik yang berbasis data dan fakta bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara. Pers yang profesional justru membantu pemerintah melakukan evaluasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Rino juga mengajak seluruh insan pers di Indonesia untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Menurutnya, kredibilitas media menjadi modal utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, AKPERSI mendorong terbangunnya komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media massa. Hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan tetap mengedepankan independensi dinilai akan memperkuat demokrasi sekaligus mendukung pembangunan nasional.
“Pers yang merdeka merupakan salah satu pilar demokrasi. Wartawan, jurnalis, dan media yang berintegritas adalah aset bangsa yang patut dihormati atas pengabdiannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tegas Rino.
AKPERSI juga mengingatkan agar masyarakat maupun pemerintah tidak menyamakan seluruh wartawan dengan oknum yang melanggar etika jurnalistik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan secara individual sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa menghilangkan penghormatan terhadap profesi pers secara keseluruhan.
Menutup pernyataannya, Rino Triyono menegaskan bahwa insan pers yang profesional akan terus menjalankan tugasnya secara objektif, independen, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat, menjaga demokrasi, serta mengawal jalannya pemerintahan sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
