Arosuka, Eraindependen.com-Kritik terhadap Hendrianto Plt Kepala Bapenda kian menguat setelah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) gagal mencapai target minimal. Kegagalan ini bukan sekadar angka yang tidak terpenuhi, tetapi berdampak serius terhadap kesehatan fiskal Kabupaten Solok.
Menurut sumber internal kepada media ini, tidak tercapainya target PBB-P2 menyebabkan kontribusi PAD merosot signifikan, sehingga mempersempit ruang fiskal dan mendorong kas daerah menuju situasi yang rawan defisit pada akhir Tahun 2025. Kondisi ini memperbesar risiko gagal bayar terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang sudah melibatkan pihak ketiga.
“Kegagalan mencapai target minimal PBB-P2 ini bukan hal sepele. Dampaknya langsung pada kas daerah. Ini sudah mengarah pada potensi gagal bayar. Artinya, kinerja Bapenda memang sedang berada pada titik terlemahnya,” kata seorang pejabat internal yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, kemerosotan performa Bapenda terjadi bersamaan dengan proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), termasuk untuk posisi Kepala Bapenda definitif yang saat ini diisi oleh Plt.
Seperti diketahui, pendaftaran Selter resmi ditutup Selasa, 16 November 2025 Pukul 16.00 WIB. Para peserta kini bersiap menuju Kantor Regional BKN Sumbar – Riau di Pekanbaru untuk mengikuti asesmen kompetensi secara langsung.
Dalam konteks ini, publik semakin mempertanyakan mengapa kinerja Bapenda justru merosot tajam di saat momentum seleksi jabatan yang semestinya mengedepankan kompetensi sedang berlangsung.
Kinerja Merosot Makin Menggugat Kapasitas Plt Kepala Bapenda
Tidak tercapainya target minimal PBB-P2 dianggap sebagai bukti nyata bahwa:
– Manajemen pengelolaan pajak daerah tidak berjalan optimal,
– strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tidak efektif,
– serta kepemimpinan Hendrianto Sebagai Plt Kepala Bapenda dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi penerimaan PAD yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah.
“Ini semakin memperkuat pandangan bahwa posisi Kepala Bapenda tidak boleh diisi oleh pejabat yang hanya mengandalkan kedekatan emosional. Angka-angka pendapatan tidak bisa ditipu. Ketika target gagal, artinya ada masalah kepemimpinan,” tegas Ossie Gumanti ( Pengamat Kebijakan Pemerintah) kepada media ini.
Akankah Objektivitas Seleksi Terbuka Terkalahkan Lobi dan Nepotisme?
Di tengah fakta lemahnya capaian PAD, publik kini menahan napas memantau proses seleksi terbuka. Pertanyaannya pun kian mengeras:
Akankah objektivitas hasil asesmen BKN akan mengalahkan lobi-lobi politik dan jalur nepotisme yang selama ini menjadi penyakit birokrasi?
Atau justru, seperti pola lama, akan ada bawahan yang dikorbankan demi menutupi kegagalan manajerial di level puncak?
“Kegagalan pendapatan sebesar ini tidak mungkin hanya salah staf bawah. Jangan sampai ada ‘tumbal’ untuk menyelamatkan wajah pimpinan,” ujar Ossie Gumanti
Saatnya Pemimpin Menolak Kolusi & Nepotisme
Dengan ancaman kas daerah tertekan dan risiko gagal bayar yang semakin nyata, publik menuntut ketegasan pemimpin daerah untuk menolak kolusi dan nepotisme yang selama ini menjadi “duri dalam daging” birokrasi.
Seleksi Terbuka JPTP yang kini memasuki tahap penilaian di BKN Pekanbaru menjadi ujian penting, apakah Kabupaten Solok benar-benar akan membangun birokrasi berbasis meritokrasi, atau sekadar mempertahankan pola lama yang menghancurkan profesionalisme?
“Harapan masyarakat tentu pejabat yang di pilih itu benar2 berkompeten dan bisa membawa perubahan ke arah lebih baik bagi kabupaten solok. Bukan hanya sebatas mengisi jabatan ataupun sebagai balas budi politik,” tegas Ossie Gumanti. (Tim)
