Eraindependen.com, Saumlaki — Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam sehingga wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk kesejatraann masyarakat secara berkelanjutan kalau kita lihat banyak potensi yang dimiliki daerah ini yang belum secara maksim dikelola oleh pemerintah daerah sendiri seperti sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan lain-lain yang dapat mendorong pendapatan asli daerah namun hal ini hanya sebagai ide kosong yang tidak mampu dikelola oleh pemerintah daerah KKT sendiri.
Menurut Akademisi Fakultas Hukum DN disela-sela kesibukanya menjelaskan bahwa Sebagai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk bertanya kepada pemerintah daerah sejauh mana kinerja pemerintah daerah kepulauan tanimbar untuk mesejatrahkan masyakatnya karna permintaan Bupati dan Wakil Bupati saat ini adalah hutang Demokrasi yang telah dibayar lunas oleh Rakyat sehingga mereka bisa menduduki jabatan tersebut sehingga saat inipun rakyat pula berhak menagi janji mereka dalam menyelesaikan program-program kerja untuk mensejatrahkan rakyat Tanimbar dalam rentang waktu 5 tahun kepemimpinan mereka pada bidang ekonomi, pendidikan, hukum dan sosial budaya.
Ujarnya, ada harapan rakyat kecil yang setiap hari mengeluh terkait dengan persoalan ekonomi didaerah ini sebagai penyebab utama yang tidak mampu merubah pendapatan keluarga mereka karna apa? Minimnya akses pendapatan karna lemahnya peredaran uang ditengah-tengah masyarakat artinya pemerintah daerah harus mampu mendeteksi persoalan ini dan menuntaskan hal ini lewat penyaluran bantuan kepada rakyat kecil dan sentuhan akar rumput dengan APBD tersebut.
Masyarakat kecil tidak paham soal efesiensi anggaran dan Inflasi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat kecil yang masyarakat kecil ingin adalah intervensi pemerintah daerah yang bersifat nyata dan konstruktif terhadap problem masyarakat dengan cara apapun karna tugas utama pemerintah kepada masyarakat adalah pelayanan dan sentuhan ekonomi secara baik.
Hari ini masyarakat merasakan Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan telah menjelma menjadi penyakit sosial kronis yang menggerogoti kehidupan masyarakat pulau. Ironisnya, penyakit ini seolah kebal obat; meski berbagai program telah digulirkan dan anggaran rutin dicairkan setiap tahun, realita penderitaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan tak kunjung berubah signifikan.
Data di lapangan menunjukkan, masih banyak warga di pelosok desa dan pulau-pulau terluar yang berjuang mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses pangan yang tidak stabil, hunian yang tidak layak, fasilitas kesehatan yang minim, hingga sulitnya lapangan pekerjaan menjadi bukti nyata bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi momok menakutkan yang sulit dilepaskan dari bumi Tanimbar.
Yang menjadi sorotan tajam publik adalah: Di mana letak kegagalan sebenarnya?
Banyak pihak menuding bahwa persoalan ini bukan karena kurangnya anggaran, melainkan lemahnya manajemen pemerintahan dan kebijakan yang sering kali “jauh dari akar rumput”. Program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Pemda KKT dinilai masih bersifat parsial, seremonial, dan lebih banyak berorientasi pada pencapaian target administratif di atas kertas, ketimbang solusi nyata yang memberdayakan masyarakat.
Bantuan sosial yang ada sering kali dianggap tidak tepat sasaran, sementara upaya membuka lapangan kerja baru dan mengembangkan potensi ekonomi lokal—seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata—masih terkesan jalan di tempat. Infrastruktur penghubung antar pulau yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi pun pembangunannya dinilai terlampau lambat, membuat masyarakat terisolasi dan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan.
“Pemda seolah sibuk mengobati gejala, bukan membasmi virusnya. Kemiskinan ekstrem di KKT tidak akan tuntas hanya dengan membagi-bagi sembako atau bantuan sesaat. Ini butuh strategi besar, visi jangka panjang, dan komitmen untuk membuka akses ekonomi yang adil bagi rakyat kecil,” tegas seorang pengamat sosial setempat.
Masyarakat kini mulai kehilangan kepercayaan. Janji-janji kampanye tentang kesejahteraan dan kemajuan kini terasa hampa di telinga rakyat yang setiap hari bergulat dengan kesulitan hidup. Ketidakmampuan pemerintah daerah menuntaskan masalah pokok ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapasitas dan integritas para pemimpin daerah dalam mengelola amanah rakyat.
Kemiskinan ekstrem yang dibiarkan menahun akan melahirkan dampak berantai: putus sekolah, gizi buruk, kriminalitas, hingga kehilangan harapan bagi generasi muda. Jika Pemda KKT tidak segera melakukan evaluasi total dan terapi kebijakan yang berkaitan penyakit sosial ini akan terus menjadi aib besar dan beban berat yang harus ditanggung masyarakat Tanimbar selamanya.
Sudah saatnya pemerintah daerah turun dari menara gading, melihat langsung penderitaan rakyat, dan bekerja sungguh-sungguh. Rakyat tidak butuh laporan indah di atas kertas, mereka butuh perubahan nasib yang nyata.(Dn)