EraIndependen, Saumlaki – Keresahan mulai menyelimuti masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di tengah polemik yang terus berkembang terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Warga berharap negara tidak tinggal diam dan segera hadir melalui TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas serta mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
Permasalahan lahan, perbedaan pandangan mengenai hak kepemilikan, hingga meningkatnya tensitas perdebatan di ruang publik dinilai telah menciptakan suasana yang kurang kondusif. Sebagian warga mengaku khawatir apabila situasi ini terus dibiarkan tanpa langkah antisipatif dari pemerintah dan aparat keamanan.
“Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi konflik. Negara harus hadir lebih awal untuk memastikan semua persoalan diselesaikan melalui dialog dan hukum, bukan melalui tekanan atau gesekan di lapangan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Lermatang.
Menurut warga, kehadiran TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai simbol kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan menjamin seluruh proses penyelesaian masalah berjalan secara damai.
KETEGANGAN SOSIAL MULAI TERASA
Dalam beberapa waktu terakhir, isu yang berkaitan dengan PSN Blok Masela menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat mengenai status lahan, hak masyarakat adat, serta mekanisme pengelolaan dan kompensasi lahan telah memunculkan berbagai spekulasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman antarwarga.
Sejumlah warga mengaku mulai merasakan dampak sosial dari situasi tersebut. Hubungan antar-kelompok masyarakat dinilai mulai terganggu akibat perbedaan pandangan yang semakin tajam.
“Yang kami takutkan bukan hanya persoalan tanah, tetapi dampak sosialnya. Jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup rukun justru terpecah karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui musyawarah,” kata seorang warga.
NEGARA HARUS MENJADI PENENGA
Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat keamanan dapat mengambil peran sebagai penengah yang netral. Menurut mereka, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan proyek nasional harus mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Beberapa tokoh masyarakat juga meminta agar seluruh pihak menahan diri dari pernyataan-pernyataan provokatif yang dapat memperkeruh suasana. Mereka menilai saat ini yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang sehat dan konstruktif.
“Jangan ada pihak yang saling memprovokasi. Semua harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan masa depan Tanimbar. Aparat harus hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan damai,” ujarnya.
PEMBANGUNAN HARUS BERJALAN BERDAMA KEADILAN
Di satu sisi, masyarakat mengakui bahwa PSN Blok Masela merupakan proyek besar yang diharapkan mampu membawa dampak ekonomi bagi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun di sisi lain, warga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Karena itu, mereka meminta seluruh proses yang berkaitan dengan proyek tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kami ingin pembangunan berjalan, tetapi masyarakat juga harus merasa dilindungi dan dihargai,” tegas salah satu tokoh adat.
Masyarakat Lermatang kini berharap pemerintah, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari solusi terbaik. Bagi mereka, mencegah konflik jauh lebih penting daripada menangani konflik yang sudah terlanjur terjadi.
“Jangan tunggu konflik pecah. Negara harus hadir sekarang, sebelum semuanya terlambat,” tutupnya.
(Beta Tanimbar)
