Buliran.com –, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atauPDIP HastoKristiyanto akan menghadapi hukuman terkait dugaan suap dan penghalangan penyidikan perkara.Harun Masiku di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini, Jumat, 25 Juli 2025.Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hukuman tujuh tahun kurungan.
Selain itu, Hasto diwajibkan membayar denda sebesar Rp 600 juta. Jika tidak membayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan. Hasto Kristiyanto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 bersamaan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Anggota PDIP Guntur Romli berharap Hasto mendapatkan putusan bebas. “Jika harus dijebloskan ke penjara, bagi saudara sekjen suatu kehormatan untuk mengikuti jejak Bung Karno, bahwa segala risiko perjuangan harus diterima, meskipun harus masuk penjara,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Guntur, Hasto setia dalam perjuangan memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan kebebasan berekspresi. Hasto selalu menghadapi orang-orang yang ambisius akan kekuasaan, penuh dengan dendam politik, serta bersedia melakukan segala cara meskipun dari kalangan sendiri. Bagaimana sebenarnya jejak karier politik Hasto?
Hasto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Ia adalah anak dari pasangan Antonius Krido Pardjono dan Yohana Sutami. Sejak kecil, Hasto dikenal memiliki ketertarikan yang besar terhadap budaya Jawa khususnya cerita-cerita wayang. Salah satu kisah yang paling disukainya adalah Mahabharata. Hasto menikah dengan Maria Ekowati dan memiliki dua anak, yaitu Ignatius Windu Hastomo dan Agatha Puspita Asri.
Pada tahun 1985, ia diterima di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama masa studinya, ia aktif dalam berbagai organisasi hingga ditunjuk sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Hasto melanjutkan pendidikan magisternya di STIE Prasetya Mulya Business School (1997-2000) dan meraih gelar doktoral dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan, Bogor (2020-2022).
Setelah menyelesaikan studinya di UGM pada tahun 1991, Hasto memulai karier di PT Rekayasa Industri, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Ia terlibat dalam berbagai proyek penting seperti pengembangan pabrik amonia dan kelapa sawit, serta studi mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Karirnya di Rekayasa Industri berlangsung hingga tahun 2002, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri.
Karier politik Hasto dimulai sebagai pengetik dalam rapat-rapat partai. Pada tahun 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur, dan menjabat di Komisi VI. Sebagai anggota DPR, Hasto aktif dalam penyusunan beberapa undang-undang penting, seperti UU Penanaman Modal (2007) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).
Selain itu, ia juga terkenal sebagai salah satu pengusul hak interpelasi untuk isu-isu penting, seperti penolakan impor beras dan kenaikan harga BBM. Hasto kemudian mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP pada 2014, menggantikan Tjahjo Kumolo yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Pemimpinannya secara resmi diakui dalam Kongres IV PDIP pada 2015.
Karena keberhasilannya memimpin PDIP meraih kemenangan dalam Pemilu 2019 serta menguasai Pilkada, Hasto kembali ditunjuk sebagai Sekjen untuk masa jabatan 2019-2024. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya Sekjen PDIP yang menjabat dua periode secara berurutan.
Hasto memainkan peran penting dalam kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Selain itu, dalam Pilpres 2014 dan 2019, Hasto bertanggung jawab mengkoordinasikan politik demi kemenangan Jokowi, baik sebagai Juru Bicara Tim Sukses maupun Sekretaris Tim Kampanye Nasional.
Dalam pemilu presiden 2024, Hasto menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Pasangan Ganjar-Mahfud kalah dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anak mantan presiden Jokowi. Selama proses pemilu tahun lalu, Hasto secara aktif menyampaikan dugaan adanya kecurangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Gibran.
Meski saat ini sedang dalam tahanan, Hasto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai pengganti Hasto. “Wah, kami tidak bisa berspekulasi seperti itu, ya. Tapi yang jelas, Sekjen saat ini masih Pak Hasto Kristiyanto,” ujar Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, 1 Juni 2025.
Ervana Trikarinaputri berpartisipasi dalam penulisan artikel ini.
